STUVOPA (Makassar) - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat (FSMPR) Papua menggelar aksi unjukrasa, Sabtu (23/11/2013). Aksi yang digelar di depan monumen Mandala, jalan Jenderal Sudirman, Makassar itu, menolak rencana pemekaran tiga provinsi dan 30 daerah otonom baru (DOB) di tanah Papua.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai, pembentukan tiga provinsi dan tiga puluh kabupaten baru hanyalah akal-akalan pemerintah pusat dengan dalih untuk kesejahteraan Papua. Padahal menurut mahasiswa, pemekaran bukan solusi untuk kesejahteraan Papua.
"Kami berfikir, ini hanyalah akal-akalan semata untuk menyenangkan masyarakat Papua," kata Viktor, Kordinator FSMPR Papua, Sabtu siang.
Ia menambahkan, kebijakan pemekaran daerah di Papua merupakan politisasi dengan tujuan khusus seperti upaya eksploitasi Sumber Daya Alam tanah Papua.
Viktor juga mengatakan, jumlah penduduk Papua saat ini masih sedikit sehingga tidak butuh dengan pembentukan daerah baru. Mereka menyebut, pemberian daerah otonomi khusus pun sudah cukup bagi tanah Papua.
Selain soal pemekaran di Papua, mereka juga menyinggung soal program KTP elektronik bagi warga Papua. Mahasiswa menilai, penggunaan E-KTP di Papua dilakukan dengan mengintimidasi masyarakat Papua, bahkan disertai ancaman.
Sementara itu, aksi mahasiswa Papua yang sedang kuliah di Makassar ini mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian dan TNI. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi jika pemerintah memaksakan upaya pembentukan daerah otonomi baru di Papua. (Ayo)
http://suarakolaitaga.blogspot.com/2013/11/tolak-rencana-pemekaran-30-kabupaten.html
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar