Sejumlah Pelajar dan Mahasiswa Yamekopa dan Apikopa Yewei Pouya Dadiyai (YEPODA)
Se_Jawa dan Bali; telah mengadakan pertemuan seputar menyikapi isu yang sedang beredar
dikalangan masyarakat Dogiyai bahwa bupati dan wakil
bupati berencana mau melakukan penambahan Distrik baru di kabupaten Dogiyai.
pada hari Sabtu
13 Februari 2013, bertempat Asrama Dogiyai Yogjakarta, pukul 8.00 -
11.30 WIB .
Dalam pertemuan ini langsung dipimpin oleh Ambrosius Yobee mahasiswa kota study semarang. Peserta yang hadir hanya kota study semarang dan kota study Yogyakarta dengan jumlah 13 peserta rapat yang tergolong dari apikopa dan yamekopa daerah Yepoda. Untuk kota study lain yang tidak bisa hadir sesuai dengan undangan melalui sms karena alasan utama sibuk dengan kuliah
Dalam pertemuan ini langsung dipimpin oleh Ambrosius Yobee mahasiswa kota study semarang. Peserta yang hadir hanya kota study semarang dan kota study Yogyakarta dengan jumlah 13 peserta rapat yang tergolong dari apikopa dan yamekopa daerah Yepoda. Untuk kota study lain yang tidak bisa hadir sesuai dengan undangan melalui sms karena alasan utama sibuk dengan kuliah
Agenda inti pertemuan ini yang pertama
Mengumpulkan isu-isu yang sedang berkembang seputar pemekaran distrikYEPODA dari setiap peserta yang hadir saat pertemuan.
Yang kedua Mengumpulkan
pendapat setiap peserta tentang penolakkan dan menerima disertai alasannya kehadiran
Distrik YEPODA. Ternyata isu pemekaran distrik itu
sendiri berasal dari ada 3
elemen yaitu:
(a) Dari bupati dan wakil bupati melalui program pembangunan
tahunan. Menurut kami program ini tanpa
mengukur dampak positif yang akan terjadi setelah adanya pemekaran distrik
tersebut hadir ditengah-tengah masyarakat Yepoda karena selama ini banyak
masalah yang sudah terjadi tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah setempat
dan juga distrik yang sudah dimekarkan sebelum pemekaran kabupaten Dogiyai dari
kabupaten induk saja sampai saat ini tidak pernah ada pembangunan utama yaitu
masalah pembangunan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten ke ibu kota
distrik dan demikian pula dari distrik ke desa yang untuk memperlancar ekonomi
kerakyatan supaya harga bahan pokok kebutuhan masyarakat tidak terjadi melebihi
daya beli masyarakat setempat,
(b). Ketua DPRD Dogiyai dan anggota legislatif lain yang juga mendukung
program bupati dan wakil bupati tanpa mengedepankan tupoksi mereka bahwa DPR
adalah perpanjangan tangan dari rakyat untuk memperjuangkan hak-hak utama
masyarakat,
(c). Isu pemekaran di dukung juga dari
beberapa senioritas intelektual yang sudah bekerja tanpa duduk membicarakan
terima dan tolak atas isu kehadiran distrik didaerah Yepoda tetapi mereka ini
juga berjuang mati-matian secara diam-diam hanya mengejar jabatan tanpa
mengukur dan tanpa punya perencanaan yang matang.
Kami anak-anak YEPODA untuk beberapa tahun kedepan tetap menolak untuk penambahan
distrik didaerah YEPODA yang rencananya bupati kasih nama KAMUU TENGAH
karena:
1. Sumber
daya manusia yang sedang mengenyam pendidikan, yang sudah dan yang sudah
bekerja sangat minim atau bisa dihitung dengan jari dibanding dengan daerah
lain dikabupaten Dogiyai. Kami tidak mau terjadi kecemburuan sosial yang
nantinya kaum intelektual harus musuh dengan kepala distrik dan staff distrik
hanya karena yang bekerja di kantor distrik bukan asli Yepoda.
2. Penempatan kantor distrik dan seperangkat
distrik yang lain dan juga nantinya akan penambahan pihak kemanan secara
otomatis perlu tanah untuk gedung kantor dan tempat tinggal, maka semua itu
perlu mengadakan kesepakatan bersama dengan semua elemen yang ada didaerah
yepoda itu sendiri. Karena kalau sudah disepakati bersama pasti
dengan sendirinya akan jelas akan jelas apa yang diinginkan oleh masyarakat
YEPODAbersama pasti dengan sendirinya akan
jelas apa yang diinginkan oleh masyarakat Yepoda.
3. Pemerintah kabupaten Dogiyai tidak punya peraturan daerah yang menjamin
kenyaman warga dan arah pembangunan yang bisa mewujudkan motto kabupaten
“Dogiyai Dou Ena”
Kalau pemekaran distrik tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten
Dogiyai tanpa mengedepankan beberapa asalan penolakan kami diatas kami
mahasiswa sebaiknya pemerintah harus memperhatikan berapa hal dibawah ini :
1. Perluh adanya pengawasan dan ketegasan terhadap penggunaan dana pembangunan
sesuai program yang dinaikkan kepada pemerintah melalui sidang anggaran tahunan
dari setiap distrik teruma distrik yepoda nanti. Dengan demikian penggunaan
dana apapun yang turun ke setiap distrik tersebut untuk pembangunan daerah akan
berjalan dengan baik untuk menjawab motto kabupaten “Dogiyai Dou Ena”.
2. Selama ini kami menilai pemerintah sudah memanjakan masyarakat dengan
bantuan-bantuan musiman seperti dan respek, dana BBM dan bantuan Raskin yang
secara tidak langsung budaya kerja masyarakat sudah terkikis dan ditambah lagi
dana selama 5 tahun karateker tidak tercapai sesuai program yang sudah
ditetapkan melalui sidang anggaran. Kalau hal kebiasaan ini pemerintah tetap
biarkan arah kemajuan daerah Dogiyai dan kesejahteraan sangat suram dari
angan-angan kita bersama. Sehingga untuk mengatasi hal ini sebaiknya pemrintah
dogiyai harus punya program untuk menyediakan fasilitas atau peralatan kerja
dan bibit peternakan dan pertanian yang nantinya masyarakat bisa kelolah sumber
daya alamnya sendiri, supaya masyarakat bisa merasakan hasil kerja mereka
sendiri dengan demikian pemerintah akan bisa mengangkat produktifitas ekonomi
kerakyatan dan pendapatan daerahpun secara otomatis akan meningkat.
3. Siapapun orang yang bupati lantik sebagai kepala distrik baiknya kasih
sesuai dengan bidangnya sendiri dan perlu mengkuru juga dari pengalaman kerja
serta paling penting juga seorang bupati harus melihat kedekatan orang yang
dikasih jabatan distrik dengan masyarakat supaya pembangunan bisa bekerja sama.
4. Setiap penerimaan penerimaan PNS perlu ada jatah mewakili daerah Yepoda
tanpa mengharapkan syarat apapun, supaya bisa kembali mengabdi distrik
tersebut.
5. Pemerintah kabupaten harus mampu membina dan memberdayakan putra-putri asli
Dogiyai melalui pengiriman mahasiswa murni dengan biaya pemerinta dibidang
pendidikan dan kesehatan serta yang sudah pegawai negeri pemerintah perlu
memberikan kepercayaan dengan pembagian tugas kerja tetapi perlu adanya
pengawasan dari pemerintah kabupaten.
Menurut kami beberapa poin diatas perlu mengutamakan dalam membangun daerah
kabupaten pada umumnya dan pada khususnya daerah Yepoda nantinya. (Ayo)
0 komentar:
Posting Komentar